nusakini.com--Sebentar lagi pesta demokrasi tingkat nasional bakal digelar pada 2019. Pemilihan umum merupakan instrumen penegakkan kedaulatan rakyat. Karena itu subtansi pemilihan umum harus dikawal dan dijaga. Sehingga pemilu yang digelar benar-benar menjadi pemilu yang bermartabat, dimana rakyat berdaulat menentukan pilihannya. 

" Subtansi pemilu itu yang harus dikawal dan diwujudkan. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, pemilu juga adalah pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara," kata Menteri Dalam Negeri di acara Sespim Polri, di Jakarta, Selasa (3/7). 

Pemilu atau pesta demokrasi, kata Tjahjo dalam lanskap negara demokrasi yang penting dan strategis. Karena lewat pemilu, legitimasi pemerintah dibangun. Sederhananya pemilu adalah sarana membangun legitimasi. Pemilu juga adalah instrumen demokratis bagi penguatan dan sirkulasi elit secara periodik. Lewat pemilu suksesi kemimpinan dilakukan. Tentunya pemilu yang digelar secara jujur, adil, bebas dan rahasia. 

" Pemilu juga adalah sarana untuk menyediakan perwakilan dan alat pendidikan politik," katanya.  

Tjahjo menambahkan, menggelar pemilu yang demokratis tentu tak mudah. Membutuhkan peran penyelenggara yang independen dan mandiri. Karena itu, peran penyelenggara pemilu sangat strategis. Tapi bicara pemilu, tak sekedar bicara tentang kerja penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. Tapi ini kerja bersama, dimana di dalamnya ada unsur aktor pemilu, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan serta penegakan hukum. Semuanya saling terkait. Unsur-unsur inilah semuanya punya peran yang saling mendukung dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat.  

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• AHY Sebut Politik Uang yang Ugal-ugalan di Pemilu Kali Ini Sangat Rugikan Demokrat
• Gagal Lolos ke Senayan, PPP Meredup
• KPU Bakal Umumkan Hasil Pemilu 2024 Hari Ini, Gibran Masih Ngantor di Solo
• Ini Sederet Nama Beken yang Jadi Tim Hukum Prabowo-Gibran Hadapi Sengketa Pilpres di MK

"Unsur pemilu mencakup, aktor, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan dan penegakan hukum," ujarnya.  

Harapan rakyat, lanjut Tjahjo setiap kontestasi politik yang digelar menjadi sebuah pesta demokrasi yang bermartabat. Dan tak gampang mewujudkan itu. Tapi jika semua elemen punya komitmen dan tekad yang sama, pemilu yang bermartabat tak hanya wacana. Tapi bisa diwujudkan. Karena itu yang harus ditumbuh kembangkan dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat adalah rasa serta sikap saling menghormati. Kontestasi politik yang berlangsung pun harus tanpa paksaan dan diskriminasi. Apalagi intimidasi. 

" Bermanfaat kedua belah pihak dan transparan akuntabel. Tidak menimbulkan ketergantungan, terencana dan terukur, serta memberikan kepastian hukum. Dan yang tidak kalah penting pemilu itu harus proporsional. Dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien," ujarnya. 

Tjahjo juga menekankan tentang prinsip prinsip pelaksanaan pemilu. Hal yang harus diperhatikan, pemilu yang digelar titik tekannya pada kejelasan tujuan dan hasil. Dan, dalam prosesnya ada sikap saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan. Pemilu juga mesti dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep pemilu dan berpengalaman.  

"Sebagai kontestasi politik, pemilu harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tahapan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien serta bersifat kelembagaan," urainya. (p/ab)